TIRASPOST.COM, LAMPUNG TIMUR – Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menghadiri Acara Rapat Paripurna TK.I DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara Penyampaian Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD (LPPA) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018, Rabu (12/06/2019).
Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lampung Timur acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Lampung Timur, Ali Johan Arif, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putra, Para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan Camat serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Dalam sambutannya Zaiful menyampaikan rasa bangga dan terimakasihnya atas prestasi yang diperoleh Kabupaten Lampung Timur untuk pertama kali dalam sejarah berdirinya yakni memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dalam rangka mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu kami sampaikan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah berdirinya Kabupaten Lampung Timur, terhitung sejak 24 Mei 2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian “.
Zaiful menambahkan “Perlu kami sampaikan bahwa Opini WTP tersebut sekaligus menggambarkan akan kualitas kinerja para pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang semakin membaik, hal tersebut juga tidak terlepas dari peran aktif serta komitmen yang dibangun oleh anggota dewan yang terhormat dalam mendukung peningkatan kinerja tersebut”.
Menutup sambutannya Zaiful menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota dewan dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat segera dibahas.
“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut dalam pembangunan Lampung Timur secara berkesinambungan kiranya tidak berlebihan jika kami mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang kami sampaikan ini dapat segera dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk kemudian di sahkan menjadi Peraturan Daerah”. (hendra)