KPAL Pastikan Ada Indikasi Kecurangan pada Realisasi Anggaran Fotokopi Bernilai Miliaran Di BPKAD Pesawaran.

TIRASPOS.COM, PESAWARAN Komunitas Pemerhati Anggaran Lampung (KPAL) memastikan ada indikasi kecurangan atau penyelewengan dalam realisasi anggaran belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak dengan Spesifikasi Pekerjaan: Fotocopy F4/A4 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 – 2023.

Diketahui, besaran anggaran Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan Spesifikasi Pekerjaan: Fotocopy F4/A4 berkode 5.1.02.01.01.0026 itu pada APBD 2022 direalisasikan sebesar Rp 1.512.636.180,00 dan APBD 2023 direalisasikan sebesar Rp 1.808.073.500,00.

“Akibat dugaan mark up Anggaran biaya fotocopy dokumen yang dilaporkan BPKAD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022 – 2023 itu negara diduga telah dirugikan sekitar Rp 3.202.369.680,00 dari total realisasi anggaran Rp 3.320.709.680,00. Itu belum termasuk biaya lainya seperti pada APBD 2022 realisasi Belanja jasa kantor sebesar Rp 3.678.537.670,00, Belanja honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan Rp 1.396.200.000,00 dan Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 1,069 miliar,” ucap Ketua KPAL Firmansyah DT kepada Tipikor News, Selasa (20/2/2024).

Firman menjelaskan, realisasi anggaran tersebut terdapat penyimpangan prosedur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan (SBM) yang berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam penyusunan anggaran.

“Dalam peraturan tersebut menetapkan, satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran diwilayah Provinsi Lampung Rp 59.170.000 satker/tahun. Satuan biaya ini digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai,” jelasnya.

Selain itu, Firman menilai pemanfaatan anggaran di BPKAD Pesawaran masih belum efisien, dimana masih adanya kecenderungan belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor seperti ATK, bahan cetak dan kertas – cover yang berlebihan, bahkan kebenarannya sangat diragukan.

Menurutnya, dengan adanya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government, pihak BPKAD Pesawaran seharusnya bisa lebih menghemat biaya dan menghemat penggunaan kertas.

“Seluruh dokumen mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban atau pelaporan keuangan daerah termasuk penatausahaan serta hasil musrenbang baik tingkat pekon, kecamatan, pokok pokok dewan dan masyarakat Kabupaten Pesawaran telah menggunakan system elektronik melalui aplikasi,” jelas Firman.

Lebih lanjut Firman menjelaskan, SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi system pemerintahan berbasis elektronik,” ungkapnya.

Sementara, sampai berita ini ditayangkan Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran Ir. Yosa Rizal, M.T saat dikonfirmasi melalui via telepon ke nomor 0812 7189 0310 sayangnya enggan menjawab bahkan dirinya justru memblokir sehingga tidak bisa dihubungi.

Bagaimana tanggapan Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona, ST., M. Tr. IP dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pemberitaan ini, baca selengkapnya edisi mendatang. (Nov)

Pos terkait